JAKARTA, 22 Mei 2026 – Ancaman krisis iklim dan degradasi lingkungan tidak lagi bisa diselesaikan secara parsial (sektoral). Menjawab tantangan tersebut, Global Environment Facility – Small Grants Programme (GEF SGP) Indonesia yang diimplementasikan oleh UNDP Indonesia bersama Yayasan Bina Usaha Lingkungan (YBUL) menggelar forum dialog tingkat tinggi (Multistakeholder Panel) dalam puncak acara Festival Raksha Loka.

Forum strategis ini bertujuan untuk mengonsolidasikan dan mengintegrasikan capaian-capaian inovatif di tingkat tapak (akar rumput) agar masuk ke dalam arus utama kebijakan nasional, khususnya terkait pelestarian lingkungan, ketahanan iklim, dan tata kelola desa.

Dipandu oleh Koordinator Nasional GEF SGP Indonesia, Sidi Rana Menggala, forum ini menghadirkan perwakilan kunci dari empat pilar kementerian: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Desa PDTT (Kemendes), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), serta para pakar akademisi, hingga tokoh penggerak komunitas lokal dari berbagai lanskap di Indonesia.

Melalui diskusi yang panjang dan dinamis, Festival Raksha Loka menghasilkan ragam sudut pandang kebijakan yang krusial untuk masa depan tata kelola lingkungan dan kesejahteraan masyarakat adat dan lokal.

Menjahit Relasi Pusat dan Desa

Isu utama yang diangkat dalam forum ini adalah fenomena “un-connection” atau terputusnya komunikasi antara inovasi masyarakat di desa dengan kebijakan di tingkat nasional. Sidi Rana Menggala menegaskan bahwa GEF SGP Indonesia hadir sebagai “jembatan” (boundary spanner) untuk menghubungkan karsa (inisiatif) masyarakat dengan regulasi pemerintah.

Prof. Galuh dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Prof. Radityo dari Universitas Brawijaya menyoroti pentingnya “Transisi Berkelanjutan”. Menurut mereka, tata kelola lingkungan saat ini harus bergeser dari model negara-sentris (state-centric) menjadi multi-aktor (non-party stakeholders). “Aktivis dan komunitas tidak bisa selamanya bekerja sendirian atau memusuhi pemerintah. Mereka harus menjadi boundary spanner yang berkolaborasi merumuskan kelembagaan baru yang diakui oleh regulasi formal,” jelas perwakilan akademisi.

Mantan Irjen KLHK, Laksmi Dhewanthi, turut mengamini perlunya instrumen kebijakan dan skema pendanaan berkelanjutan (seperti dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup/BPDLH) yang bisa diakses langsung oleh komunitas tapak agar program mereka tidak mati setelah dana hibah NGO berakhir.

Garda Terdepan Adaptasi Iklim

Kelompok perempuan sering kali ditempatkan sebagai korban paling rentan dari krisis iklim (bencana hidrometeorologi, kekeringan, dan kesulitan akses air bersih). Namun, KemenPPPA yang diwakili oleh Veronika Tan, Wakil Menteri PPPA menyoroti bahwa perempuan sesungguhnya adalah sosok survivor dan agen adaptasi iklim yang paling tangguh.

Dalam forum ini, mencuat satu gagasan kebijakan yang sangat strategis: Pra-Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Khusus Perempuan. “Keterlibatan perempuan dalam Musrenbangdes sering kali hanya sebagai formalitas penyedia konsumsi atau sekadar hadir tanpa suara. Kita harus mendorong kebijakan di mana kelompok perempuan desa memiliki ruang Pra-Musrenbang sendiri untuk merumuskan usulan yang mengikat. Jika mereka menuntut adanya alokasi anggaran untuk akses air bersih atau ketahanan pangan, itu harus terakomodasi dalam Dana Desa,” tegasnya.

Pengelolaan Sumber Daya Alam sebagai Benteng Pangan & Ekologi

Dari sisi pengelolaan lanskap, kebijakan Perhutanan Sosial (PS) dari Kementerian Kehutanan mendapat sorotan tajam. Apri Dwi Sumara, Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial, memaparkan bahwa pemberian akses legal pengelolaan hutan kepada masyarakat telah terbukti menurunkan angka deforestasi sekaligus menaikkan taraf hidup warga.

Namun, inovasi yang didorong oleh forum ini adalah Kebun Pangan Lokal Perempuan di dalam area Perhutanan Sosial. Melalui skema Agroforestry (Wanatani), masyarakat diizinkan menanam komoditas bernilai ekonomi (kopi, kakao, aren, kemiri) dan tanaman pangan di bawah tegakan pohon kayu (hutan). “Ini adalah jembatan antara kepentingan ekologi dan ekonomi. Hutan tetap berkayu lebat menyerap karbon, namun di bawahnya ibu-ibu memiliki kebun pangan yang menjamin food security (ketahanan pangan) harian keluarga mereka tanpa harus merusak hutan,” ujar Apri. Langkah ini juga didorong melalui skema afirmatif yang memberikan hak kelola (Land Ownership/Access) secara legal kepada Kelompok Wanita Tani Hutan (KWT).

Menuju Desa yang Berdaya dan Tangguh Iklim

Kementerian Desa PDTT yang diwakili oleh Samsul Widodo sebagai Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Dirjen PPDT), menyoroti kesalahan paradigma pembangunan desa yang selama ini terjebak pada infrastruktur fisik (semen dan jembatan). Padahal, 98% bencana di Indonesia adalah bencana hidrometeorologi (banjir, longsor, kekeringan) yang lokasinya ada di desa.

Samsul Widodo mendorong agar Indeks Risiko Iklim Desa diintegrasikan secara formal ke dalam sistem perencanaan desa. “Perubahan iklim membuat siklus panen berantakan dan mendatangkan hama baru. Jika desa tidak memiliki pedoman Indeks Risiko Iklim, mereka akan terus membangun infrastruktur yang ujung-ujungnya hancur tersapu banjir. Dana Desa wajib dialokasikan untuk mitigasi iklim, seperti sistem irigasi hemat air, sumur resapan, hingga asuransi gagal panen bagi petani miskin,” jabarnya.

Melawan Rentenir Lewat Koperasi

Sudut pandang ekonomi tak luput dari pembahasan, diwakili oleh kesaksian langsung masyarakat adat seperti Fatra Hala dari Gorontalo dan Sisilia dari Flores. Mereka bersaksi bahwa salah satu akar perusakan lingkungan (pembalakan liar) adalah karena masyarakat terjerat utang rentenir.

Untuk memutus rantai setan tersebut, forum ini menyepakati pentingnya melembagakan inisiatif kelompok perempuan menjadi sebuah Koperasi Produsen/Simpan Pinjam. Koperasi tidak hanya menjadi wadah konsolidasi hasil panen pertanian organik agar memiliki nilai tawar tinggi di pasar, tetapi juga menjadi instrumen keadilan finansial. “Dengan koperasi yang digerakkan oleh ibu-ibu, yang dulunya didatangi rentenir (debt collector), kini justru mereka yang mengelola dana desa. Koperasi menjadi wadah yang sehat, akuntabel, dan transparan, sekaligus menjamin kemandirian ekonomi keluarga di saat krisis melanda,” papar Sidi Rana Menggala merangkum sesi.

Melalui Festival Raksha Loka ini, GEF SGP Indonesia berharap rumusan dari pertemuan ini dapat menjadi amunisi kebijakan lintas kementerian yang dapat mengedepankan pada upaya menjaga penghidupan di tingkat tapak. Kolaborasi bukan lagi sekadar jargon, melainkan mandat untuk menjaga kelestarian bumi dan memajukan penghidupan komunitas tapak yang berkeadilan gender di Indonesia.