Diskusi multi statekholder dan forum diseminasi dan cerita dari kampung – foto: AJI gorontalo

Gorontalo (27/2) Mitra Global Environment Facility – Small Grants Programme (GEF-SGP) di Gorontalo menggelar diskusi selama dua hari, pada 24-25 Februari 2025, untuk menyempurnakan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Taman Hutan Raya (Tahura) BJ Habibie. Bertempat di lantai 3 Gedung Bapppeda Provinsi Gorontalo, forum ini melibatkan akademisi, lembaga riset, dan perwakilan masyarakat yang memberikan 12 masukan penting terkait regulasi dan pengelolaan Tahura secara berkelanjutan.

Diskusi ini merupakan kolaborasi antara Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Gorontalo, Lembaga Pendidikan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Universitas Gorontalo, dan Woman Institute Research and Empowerment (WIRE) Gorontalo, yang berperan sebagai mitra GEF-SGP, United Nations Development Programme (UNDP), dan Yayasan Bina Usaha Lingkungan (YBUL).

Dalam diskusi tersebut, Prof. Amir Halid dari Universitas Negeri Gorontalo (UNG) menegaskan bahwa pengesahan Ranperda di DPRD membutuhkan pendekatan politis yang pragmatis. Ia juga menyoroti perlunya penguatan kelembagaan UPTD Tahura agar pengelolaannya mencakup aspek sosial, ekonomi, dan ekologi secara terpadu.

Sementara itu, Rosyid Azhar dari Agraria Institut menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan. Ia mencatat bahwa populasi babi hutan dan babi rusa semakin berkurang, sementara monyet macaca justru menjadi hama bagi petani sekitar hutan. Selain itu, ia juga mengingatkan perlunya pelestarian suku terasing, budaya lokal, serta pengembangan spesies padi lokal yang tahan kekeringan.

KTH Pabuto Nantu mengangkat isu meningkatnya konflik manusia dan satwa di sekitar hutan konservasi, dengan empat kasus terbaru. Mereka juga menekankan pentingnya akses jalan yang lebih baik dan solusi terkait tingginya harga kebutuhan hidup bagi masyarakat sekitar hutan.

Dari aspek kepastian hukum, Yayu Indriati Arifin dari LP2M-UNG menegaskan pentingnya regulasi lahan untuk mencegah konflik di masa depan. Ia merekomendasikan penerapan sistem punishment dan reward dalam perlindungan hutan.

Bunaeri dari Marsudi menyoroti perlunya edukasi masyarakat mengenai illegal logging dan perambahan hutan, sementara Mustamin Ibrahim dari PKEPKL mengusulkan agar pengelolaan Tahura didorong ke tingkat provinsi guna memperkuat koordinasi. Ia juga menyoroti dampak penambangan liar dan alat berat di sekitar hutan konservasi, serta menyarankan sistem pertanian campuran untuk meminimalkan dampak lingkungan.

Masyarakat Desa Pangahu melaporkan bahwa aktivitas pertanian di sekitar hutan menyebabkan kekurangan air, yang menjadi tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam. Sementara itu, Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo menyarankan diversifikasi tanaman, termasuk pengembangan gula aren sebagai potensi ekonomi lokal.

Pusat Studi Hukum IAIN menekankan pentingnya penegakan hukum dan landasan filosofis dalam penyusunan Ranperda, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam regulasi. Fatra Hala dari WIRE-G menyoroti perlunya sumber pendanaan yang jelas agar implementasi Ranperda berjalan efektif.

Di sisi lain, Siti, perwakilan UMKM, menyoroti pentingnya kebanggaan terhadap produk lokal seperti kopiya karanji. Ia juga mendorong pengembangan tanaman buah-buahan untuk mendukung ekonomi petani di sekitar Tahura.

Dengan berbagai masukan yang disampaikan, diharapkan Naskah Akademik dan Ranperda Tahura Gorontalo dapat semakin komprehensif, tidak hanya dalam aspek konservasi, tetapi juga dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar.

Sumber: https://rri.co.id/gorontalo/daerah/1351821/diskusi-penguatan-ranperda-taman-hutan-raya-bj-habibie