(01/12/2025) Upaya pelestarian Suaka Margasatwa (SM) Nantu-Boliohuto dan Taman Hutan Raya (Tahura) BJ Habibie, Provinsi Gorontalo, tidak melulu bertumpu pada penertiban tambang ilegal atau pemulihan ekosistem. Sejumlah solusi dan inovasi mengacu kepada peningkatan ekonomi alternatif bagi masyarakat.

Ragam inovasi tersebut dipaparkan dalam momen penutupan program Global Environment Facility Small Grants Programme (GEF SGP) Indonesia. Acara yang dihadiri sejumlah pemangku kepentingan ini digelar di Aula Unit Penunjang Akademik (UPA) Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Gorontalo, Kamis (27/11/2025).

Dihadiri sejumlah pihak lintas sektor, pertemuan tersebut terbilang langka. Acara itu menjadi ruang strategis untuk menyampaikan capaian program, berbagi praktik baik, dan merumuskan langkah keberlanjutan. Tak hanya itu, forum itu menjadi ajang curhat terkait masalah yang terjadi, terutama di SM Nantu-Boliohuto dan Tahura BJ Habibie.

Nah, salah satu masalah yang diangkat terkait aktivitas tambang emas ilegal di SM Nantu-Boliohuto. Aktivitas ini dinilai meresahkan masyarakat serta mengancam ekosistem di wilayah tersebut. Sejumlah pihak berupaya untuk memberikan solusi terhadap masalah yang ditimbulkan dari eksploitasi sumber daya alam tersebut.

Tidak hanya solusi dari pemerintah untuk melakukan pendampingan warga yang terdampak dan edukasi terkait geologi, sektor ekonomi pun tak pelak menjadi sorotan. Ada beberapa solusi alternatif yang dikemukakan sebagai bentuk nyata transformasi ekonomi lokal ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Salah satu alternatif yang diperkuat adalah budidaya lebah madu atau yang dikenal dengan nama latin Apis Cerana di Desa Pangahu, Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo. Inovasi ini dinilai memiliki prospek cerah. Inisiatif ini menjadi bagian dari strategi meningkatkan ekonomi warga tanpa mengorbankan hutan.

Turut hadir dalam pertemuan lintas sektor tersebut, Koordinator Nasional GEF SGP Indonesia Sidi Rana Menggala mengatakan pihaknya membantu untuk memberdayakan komunitas untuk menangani isu lingkungan yang mereka hadapi, salah satunya yang terjadi di SM Nantu Boliohuto.

“Dengan mendukung inisiatif lokal, GEF SGP membantu memberdayakan komunitas untuk menangani isu lingkungan mereka sendiri. Hal ini menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap sumber daya alam, sehingga mendorong praktek yang lebih berkelanjutan,” ujar Sidi.

Ragam Solusi Tingkat Tapak

Nah, dalam kesempatan tersebut, beragam lembaga mitra GEF SGP Indonesia Fase 7 memaparkan hasil kerja mereka selama program. Pemaparan tersebut menunjukkan berbagai inovasi dan dampak positif di tingkat tapak setelah mendapatkan manfaat dari program GEF SGP Indonesia Fase 7.

Salah satu pemaparan dari Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Gorontalo dan Institute for Human and Ecological Studies (Inhides) yang berfokus pada peningkatan kapasitas dan advokasi. Mereka menyoroti kerusakan hutan akibat pertambangan ilegal dan ancaman Hutan Tanaman Energi (HTE). Selain itu, mereka juga memfasilitasi terbentuknya kolektif perempuan tani dan mitigasi konflik satwa liar.

Ada pula Women Institute for Research and Empowerment (WIRE-G) mendampingi perempuan dan orang muda di Desa Bihe dan Pangahu. Fokus mereka adalah penguatan agensi perempuan dan anak muda, serta mendorong perencanaan pembangunan desa yang responsif gender.

Marsudi Lestantun menonjol melalui program agroforestri Silvopastura atau praktik mengintegrasikan pohon, hijauan, dan penggembalaan hewan peliharaan dengan cara yang saling menguntungkan. Lembaga ini menerapkan penanaman penghijauan berbasis peternakan dan mendampingi kelompok tani agar beralih dari pola tanam monokultur jagung ke sistem tanaman tahunan dan multikultur.

Dalam ranah pengembangan komoditas, Agraria Institute bekerja di Desa Bihek dan Bondula guna menyeimbangkan kepentingan ekologi dan ekonomi. Mereka memfasilitasi penandaan batas partisipatif, mendorong penanaman bibit kakao dan tanaman adat seperti agar, serta berkolaborasi dengan barista untuk mengembangkan kopi lokal.

Kelompok Tani Hutan (KTH) Pobuto Nantu, menggandeng Marsudi Lestantun sejak program GEF SGP Indonesia Fase 6. Mereka mengembangkan komoditas kakao hingga menembus expo di Jakarta. Uniknya, kakao ini bahkan diolah menjadi camilan lokal seperti keripik atau cemilan. Buntutnya, inisiatif ini memberikan nilai tambah bagi petani.

Nah dari sisi akademik, Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) UNG terlibat dalam pemetaan partisipatif, rehabilitasi lahan melalui distribusi 5.000 bibit Multi Purpose Tree Species (MPTS) atau tanaman kekayuan multiguna, serta penyusunan Peraturan Desa tentang Penataan Ruang Wilayah dan Batas Desa.

Sementara itu, LP2M UNG melalui Pusat Studi Energi menitikberatkan pada konservasi lahan dengan mendirikan kebun energi. Mereka juga membangun pico-hydro 700 watt, dan membentuk komunitas ekowisata.

Ekonomi kreatif lokal pun enggan ketinggalan. Aspek ini juga memantik perhatian melalui pendampingan Rumah Kebun, yang membantu akses pasar dan branding produk seperti gula aren batu, sambal ayam kampung, dan keripik pepaya. Mereka juga berperan dalam pengembangan infrastruktur ekowisata di Air Terjun Bondula, Gorontalo.

“Lewat rangkaian inovasi ini, desa-desa penyangga menunjukkan ekonomi dapat tumbuh tanpa merusak lingkungan. Dukungan multipihak dan pendampingan berkelanjutan membuat masyarakat dapat memperoleh sumber penghidupan baru sembari menjaga kawasan hutan yang menjadi penopang kehidupan mereka,” ujar Sidi.

Sumber: https://www.suara.com/lifestyle/2025/12/01/092409/inovasi-desa-perkuat-ekonomi-tanpa-merusak-ekosistem-dari-lebah-kakao-hingga-kopi-lokal?page=1

Artikel Dari lebah hingga kopi lokal, Inovasi Desa Membantu Ekonomi Tanpa Merusak Ekosistem pertama kali tampil pada SGP Indonesia.

(29/11/2025) Suara keresahan menggema dari kawasan penyangga Suaka Margasatwa Nantu-Boliohuto, Provinsi Gorontalo. Mereka gelisah atas kondisi lingkungan di sana. Salah satu yang momok yakni masifnya aktivitas tambang emas ilegal. Kondisi ini tak pelak mengancam ekosistem dan kehidupan warga.

‘Nyanyian pilu’ itu terdengar lantang saat momen pertemuan para para pihak dalam rangka penutupan program Global Environment Facility Small Grants Programme (GEF SGP) Indonesia Fase 7. Pertemuan tersebut digelar di Aula Unit Penunjang Akademik (UPA) Perpustakaan Universitas Negeri Gorontalo, Kamis (27/11/2025).

Acara ini merupakan penerapan exit-strategy penutup program GEF SGP Indonesia Fase 7 Gorontalo. Event ini menjadi momentum penting untuk mengkonsolidasikan komitmen multi pihak dalam pelestarian sumber daya air , khususnya di kawasan penyangga SM Nantu-Boliohuto dan Taman Hutan Raya (Tahura) BJ Habibie.

Forum Multi Pihak (FMP) dalam acara ini menjadi ruang strategis untuk menyampaikan capaian program, berbagi praktik baik, dan merumuskan langkah keberlanjutan. Salah satu isu mendesak yang mengemuka adalah aktivitas pertambangan emas ilegal yang masif di kawasan penyangga SM Nantu-Boliohuto.

Dalam sesi aduan, perwakilan masyarakat setempat, Bunaeri menyampaikan keresahan mendalam. Dia menggambarkan bagaimana aktivitas tambang ilegal merusak lingkungan. Tidak hanya itu, imbuh Bunaeri, aktivitas tersebut juga menciptakan tekanan besar bagi warga di sekitar kawasan SM Nantu-Boliohuto.

Karena itu, Bunaeri mendesak pemerintah segera bertindak, bahkan menyetop eksploitasi sumber daya alam di kawasan SM Nantu-Boliohuto. Namun, Bunaeri memohon agar solusi yang diterapkan konkret serta manusiawi. Tentunya, tanpa menyakiti masyarakat yang terlanjur menggantungkan hidup di sana.

“Kami sangat prihatin melihat kerusakan lingkungan akibat pertambangan ilegal yang masif. Kami meminta pemerintah segera bertindak untuk menghentikan kegiatan ini, namun kami juga memohon agar solusi yang diterapkan benar-benar konkrit dan manusiawi, tanpa menyakiti masyarakat yang sudah terlanjur menggantungkan hidup di sana,” ujar Bunaeri.

Aspirasi ini tak pelak mendorong perhatian serius dari pemerintah daerah dan lembaga konservasi. Perwakilan BKSDA serta BAPPEDA Gorontalo maupun Boalemo menegaskan penanganan masalah tambang ilegal membutuhkan kolaborasi multipihak, termasuk aparat penegak hukum seperti TNI dan Polri.

Selain penegakan hukum, pemerintah dan mitra program juga menyiapkan langkah-langkah pendukung, seperti edukasi geologi kepada masyarakat untuk memahami bahwa tidak semua wilayah mengandung emas.

Upaya lain berupa pembentukan tim pendampingan bagi masyarakat yang menjadi korban aktivitas tambang ilegal serta pengembangan ekonomi alternatif, termasuk budidaya lebah madu yang dinilai prospektif di Desa Pangahu, Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo.

Turut hadir dalam pertemuan lintas sektor tersebut, Koordinator Nasional GEF SGP Indonesia Sidi Rana Menggala mengatakan pihaknya membantu untuk memberdayakan komunitas untuk menangani isu lingkungan yang mereka hadapi, salah satunya yang terjadi di SM Nantu Boliohuto.

“Dengan mendukung inisiatif lokal, GEF SGP membantu memberdayakan komunitas untuk menangani isu lingkungan mereka sendiri. Hal ini menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap sumber daya alam, sehingga mendorong praktek yang lebih berkelanjutan,” ujar Sidi.

Acara ditutup dengan konsolidasi komitmen yang ditandai dengan penandatanganan dua dokumen penting oleh seluruh perwakilan pihak terkait. Salah satunya dokumen kesepahaman bersama Pengelola Kawasan Penyangga SM Nantu-Boliohuto berfungsi sebagai landasan kolaborasi multi-pihak dalam pengelolaan dan pelestarian kawasan penyangga SM Nantu-Boliohuto.

Selain itu, mereka juga meneken Pakta Integritas Pengarusutamaan Gender dan Pencegahan Diskriminasi Seksual di Kawasan Penyangga SM Nantu dan Tahura BJ Habibie sebagai wujud komitmen mendukung kampanye stop diskriminasi terhadap perempuan dan masyarakat adat.

Dalam pakta integritas terkait pengarusutamaan gender dan antidiskriminasi tersebut, para pihak juga berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh upaya konservasi dan pembangunan berkelanjutan berjalan secara inklusif dan berkeadilan gender.

Melalui forum ini, warga berharap aduan mereka agar kegiatan tambang ilegal dihentikan, mendapatkan wadah dan dukungan. Konsolidasi komitmen hari itu menegaskan bahwa penyelamatan kawasan SM Nantu tidak bisa ditunda dan membutuhkan aksi nyata yang berpihak pada lingkungan dan masyarakat.

Sumber: https://www.suara.com/lifestyle/2025/11/29/103000/komitmen-multipihak-di-sm-nantu-boliohuto-cari-solusi-konkret-hadapi-tambang-ilegal?

Artikel Seruan untuk Ruang Peran Perempuan yang Aman di SM Nantu Boliohuto dan Tahura BJ Habibie pertama kali tampil pada SGP Indonesia.

(22/10/2025) Tradisi pertanian di Desa Saritani, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Gorontalo, didominasi laki-laki. Namun, sekelompok perempuan petani mengubah stigma tersebut. Mereka mengelola kebun kakao dengan tangan sendiri. Dari upaya tersebut, lahir kesejahteraan baru bagi keluarga sekaligus perubahan budaya pertanian di desa.

Program pemberdayaan perempuan di Saritani, yang merupakan bagian dari kemitraan dengan Global Environmental Facility Small Grants Programme (GEF SGP) Indonesia,  membuka ruang bagi para ibu. Mereka menjadi berdaya secara mandiri. Bukan menjadi pendamping belaka, mereka kini menjadi pelaku utama dalam siklus pertanian kakao. 

Catur Madira Harjoh, 56 tahun, pendamping masyarakat Desa Saritani menuturkan gagasan tersebut lahir dari potensi agroforestri di wilayah tersebut. Awalnya, Catur dan rekannya hanya mengenalkan kakao sebagai tanaman alternatif ramah lingkungan, eh ternyata justru perempuan yang cepat beradaptasi. Kaum hawa pun langsung mengambil peran penting.

“Kami melihat kakao bisa menjadi komoditas unggulan sekaligus menjaga hutan tetap lestari. Awalnya kami cuma mau memperkenalkan tanaman alternatif yang lebih ramah lingkungan ketimbang jagung. Tapi ternyata, justru perempuan yang paling cepat beradaptasi dan mengambil peran penting,” kata Catur saat diwawancarai, Selasa (7/10/2025).

Menurut Catur, program tersebut sejak awal memang menekankan keterlibatan perempuan, terutama bagi mereka yang suaminya tidak produktif atau bekerja di luar daerah. Dalam konteks seperti ini, perempuan menjadi tulang punggung keluarga yang menopang ekonomi rumah tangga.

“Sebenarnya, sokoguru ekonomi keluarga itu ya ibu-ibu. Nah, bapak-bapak hanya mencari uang. Tapi kalau urusan manajemen keuangan, pengaturan kebutuhan, sampai keputusan untuk menanam apa, semua dipegang oleh ibu-ibu. Mereka jauh lebih peka pada kebutuhan rumah tangga dan masa depan anak-anak,” terang Catur.

Di banyak desa termasuk Saritani, imbuh Catur, perempuan merupakan pihak pertama yang merasakan dampak perubahan ekonomi. Ketika penghasilan melorot atau hasil panen gagal, mereka yang justru bergerak mencari solusi lebih dulu. Nah, menurut Catur, ketekunan perempuan inilah yang menjadi keunggulan tersendiri dalam budidaya kakao.

“Kami sering menyebut mereka ‘ibu-ibu perkasa’,” kata Catur sambil tertawa kecil. “Mereka lebih telaten dan sabar, dua hal yang penting dalam merawat kakao. Buah kakao harus dibersihkan, dijemur, dan dipisahkan bijinya setiap hari. Laki-laki biasanya tidak sekuat dan setelaten itu.”

Selain itu, lokasi kebun kakao yang tidak terlalu jauh dari permukiman membuat perempuan lebih mudah mengelolanya. Mereka nggak perlu masuk jauh ke hutan. Banyak dari mereka yang bekerja bersama suami, anak, atau tetangga. Alhasil, aktivitas bertani kakao kini menjadi bagian dari rutinitas dan kehidupan sosial desa.

Perubahan ekonomi yang muncul pun terasa nyata. Catur mengatakan, pendapatan dari kakao hingga kiwari jauh lebih stabil dibandingkan jagung. Padahal, sebelum beralih ke tanaman kakao, jagung menjadi komoditas utama masyarakat, terutama di Desa Saritani.

“Petani yang dulunya kesulitan kini bisa membeli kebutuhan rumah tangga, menyekolahkan anak, bahkan menabung untuk masa depan,” tutur dia. “Ketika harga kakao naik di pasar internasional, masyarakat Saritani benar-benar merasakan dampaknya. Mereka mulai menikmati hasil dari kerja keras sendiri.”

Peran penting perempuan

Peran perempuan di Desa Saritani kekinian tidak lagi berhenti di ranah domestik. Mereka mengambil keputusan. Mereka juga mengelola hasil, dan menjadi bagian penting dari rantai ekonomi desa. Suratinah, 63 tahun, salah satunya. Dia merupakan petani kakao yang menjadi contoh nyata transformasi perempuan di Desa Saritani.

“Dulu hidup saya susah. (Saya) cuma bisa kerja jadi buruh, nggak punya modal, semua serba kurang. Tapi sejak menanam kakao, saya bisa panen tiap dua minggu. Hasilnya saya pakai buat beli beras, ayam, bahkan kirim uang sekolah anak di Jawa,” ujar Suratinah saat diwawancarai, Sabtu (11/10/2026).

Suratinah menuturkan, keterlibatan perempuan di kebun kakao bukan hanya sebatas membantu. Mereka kini mampu mengelola seluruh proses produksi, mulai dari menanam, merawat, hingga menjual hasil panen.

“Saya suka kerja, (tujuannya) biar bisa nyekolahin anak dan hidup lebih layak,” ujar Suratinah. “Sekarang kami sudah bisa mengatur waktu, kerja di kebun pagi sampai jam sebelas, lanjut lagi sore hari. Dulu, jangankan mikir sekolah, makan aja kadang susah.”

Rutinitas baru ini perlahan membentuk budaya baru di Saritani. Budaya kerja ini menempatkan perempuan sebagai pusaran aktivitas ekonomi di Desa Saritani. Dengan hasil panen 10 hingga 15 kilogram setiap dua pekan, mereka kini memiliki penghasilan rutin yang menopang kebutuhan keluarga.

“Sekarang bukan cuma saya, tapi perempuan-perempuan lain juga sudah bisa beli beras dan ayam sendiri,” kata Suratinah dengan bangga. “Dulu kalau mau beli apa-apa harus pinjam uang. Sekarang nggak lagi.”

Lebih jauh, ia berharap perempuan lain di desanya berani mengikuti jejak yang sama. “Ayo bertani, menanam kakao secara berkala. Supaya hidup kita bisa agak enak,” pesannya. “Jangan takut mulai dari kecil, karena kalau telaten, hasilnya akan kelihatan.”

Kisah perempuan Saritani membuktikan kemandirian ekonomi bisa tumbuh dari tanah desa yang sederhana. Dari biji-biji kakao, kekinian mereka bukan hanya petani, tapi juga simbol ketekunan dan kemandirian yang membuat keluarga dan desa lebih sejahtera.

Sumber: https://yoursay.suara.com/news/2025/10/22/135952/tumbuh-bersama-kakao-cerita-inspiratif-perempuan-saritani-gorontalo-tanam-kemandirian

Artikel Tumbuh Bersama Kakao, Cerita Inspiratif Perempuan Saritani Gorontalo Tanam Kemandirian pertama kali tampil pada SGP Indonesia.

(15/10/2025) Trade Expo Indonesia 2025 digelar di ICE BSD City, Serpong, Tangerang, Banten, mulai 15 hingga 19 Oktober 2025. Dalam event ini, Global Environmental Facility Small Grants Programme (GEF SGP) Indonesia menampilkan ragam produk lokal yang diproduksi oleh komunitas dan masyarakat setempat.

Dari penerima hibah menjadi pelaku pasar. Pesan ini pantas disematkan melalui pameran GEF SGP Indonesia di TEI 2025. Lewat event yang dihelat oleh Kementerian Perdagangan tersebut, mereka menampilkan produk lokal dan menegaskan peran masyarakat sebagai pelaku utama dalam ekonomi konservasi berkelanjutan.

Sidi Rana Menggala, salah satu koordinator GEF SGP Indonesia, menjelaskan model pengembangan masyarakat memang memiliki pola yang cukup jelas. Mulai dari mengidentifikasi masalah, mendapatkan hibah, melaksanakan proyek, hingga melaporkan hasilnya. Tapi ada satu hal yang mengganjal.

“Tak dapat dipungkiri, model ini memang telah mendorong berbagai pekerjaan luar biasa yang dihasilkan dari setiap wilayah mitra. Kendati demikian, sering kali meninggalkan satu pertanyaan penting yang belum terjawab: Apa yang terjadi ketika dana hibah berakhir?” ujar Sidi dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Tentunya, pertanyaan ini cukup menantang. Ada jawaban yang lebih berkelanjutan menanti. Nah, jawaban itulah yang dibawa ke panggung nasional TEI. Ya, pameran bukan sembarang pameran. Melalui event itu, GEF SGP Indonesia mau menggeser peran penyandang dana tradisional menjadi pembuat pasar yang proaktif.

Trade Expo Indonesia (TEI), merupakan ajang perdagangan dan investasi nasional yang menjadi tempat pertemuan antara pelaku usaha dan pembeli internasional. Sidi mengatakan pihaknya tidak cuma menampilkan laporan dan foto, melainkan produk nyata, layak investasi, dan siap dipasarkan dari komunitas yang mereka dampingi.

“Kita di dunia di mana konsumen dan pembeli B2B kian menuntut transparansi dan tujuan jelas. Nah, cerita di balik produk menjadi nilai terbesarnya. Di TEI, kami tidak hanya menjual madu; kami menampilkan hubungan erat kami dengan petani kopi dan keterkaitan mereka dengan habitat alami,” kata Sidi.

Menurut dia, hubungan antarrelasi manusia menciptakan dampak yang sangat kuat. Salah satunya adalah pemberdayaan komunitas. Pihaknya membawa kisah-kisah komunitas di daerah ke panggung nasional untuk memberikan pengakuan atas kerja kerasnya mereka selama ini.

“Kami ingin menyampaikan pesan kepada para mitra komunitas, bahwa mereka bukan penerima bantuan; mereka adalah inovator, pengusaha, dan penjaga modal alam bangsa kita,” terang Sidi.

Tidak bisa dipungkiri, perjalanan dari proyek berbasis komunitas hingga ke panggung nasional bukanlah jalan sunyi. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat dengan mitra berpikiran maju, mulai dari sektor swasta, pemerintah hingga lembaga keuangan.

“Kami mencari mitra yang melihat apa yang kami lihat: bahwa berinvestasi dalam usaha berbasis komunitas bukan sekadar CSR, melainkan investasi strategis dalam rantai pasok yang lebih stabil, berkelanjutan, dan adil bagi Indonesia,” tutup Sidi.

Kementerian Perdagangan menggelar Trade Expo Indonesia (TEI) 2025 ke-40 pada 15-19 Oktober 2025 dengan mengusung tema “Discover Indonesia’s Excellence: Trade Beyond Boundaries“. Ajang yang digelar di ICE BSD City ini menjadi tempat bertemu para eksportir dan importir untuk dapat bertransaksi hingga menarik investasi.

Sumber: https://yoursay.suara.com/news/2025/10/15/100254/dari-penerima-hibah-jadi-pelaku-pasar-cerita-berdaya-komunitas-di-tei-2025

Artikel Dari Penerima Hibah Jadi Pelaku Pasar, Cerita Berdaya Komunitas di TEI 2025 pertama kali tampil pada SGP Indonesia.

(16/9/2025) Dalam upaya mewujudkan pembangunan desa yang legitimatif, partisipatif, dan berkelanjutan, sebanyak 30 aparat desa dari Desa Bondula dan Desa Bihe, Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo, mengikuti Pelatihan Penguatan Kapasitas dalam Implementasi Peraturan Desa (Perdes) untuk Program Pembangunan Desa.

Pelatihan ini diselenggarakan atas kolaborasi antara Global Environment Facility Small Grants Programme (GEF SGP) dan Lembaga Penelitian, Pengabdian, dan Pengembangan Masyarakat (LP3M) Universitas Gorontalo, yang berlangsung pada tanggal 9 September 2025 di Kantor Desa Bondula, Kecamatan Asparaga, Kabuapten Gorontalo, Gorontalo.

Pelatihan ini didasari oleh fakta bahwa banyak desa yang masih mengalami kesenjangan antara perencanaan hukum dan implementasi program.

Seringkali, Perdes yang seharusnya menjadi dasar perencanaan justru tidak tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Akibatnya, program pembangunan menjadi tidak fokus, tumpang tindih, dan bahkan rentan secara hukum. “Perdes tidak sekadar dibuat, tetapi harus dijalankan dalam program nyata,” tegas Dr. Drs. Dikson Junus, MPA, salah satu fasilitator pelatihan yang juga ahli perencanaan desa. “Ini adalah prinsip dasar yang harus dipegang oleh setiap aparat desa,” kata dia.

Materi Pelatihan: Dari Konsep Hingga Praktik

Pelatihan dibagi menjadi dua sesi utama yang mencakup baik aspek teoritis maupun praktis. Sesi pertama difokuskan pada pemahaman hierarki hukum desa dan teknik identifikasi mandat imperatif dalam Perdes.

Peserta diajak untuk menganalisis pasal-pasal yang mengandung kata kunci seperti “wajib”, “dilarang”, dan “diatur” yang memiliki konsekuensi hukum langsung terhadap perencanaan program. Muten Nuna, SIP, SH., MH, pakar hukum desa yang juga menjadi narasumber, menekankan pentingnya sinkronisasi antara Perdes dengan dokumen perencanaan lainnya.

“Tanpa keselarasan ini, program desa bisa dibatalkan secara hukum dan berpotensi menimbulkan konflik sosial,” ujarnya.

Sesi kedua berfokus pada perancangan program dan penganggaran yang responsif terhadap mandat Perdes. Peserta berlatih menyusun logframe program, mengalokasikan anggaran berdasarkan prioritas hukum, dan menyimulasikan revisi APBDes agar selaras dengan Perdes. Metode yang digunakan meliputi workshop analisis dokumen, simulasi, dan pendampingan individual oleh fasilitator ahli.

Peserta dan Komitmen Tindak Lanjut

Pelatihan diikuti oleh perwakilan berbagai elemen desa, termasuk Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Perencanaan, Kepala Dusun, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat. Seluruh peserta diwajibkan membawa dokumen Perdes dan RPJMDes desa masing-masing untuk dianalisis langsung selama pelatihan.

Output yang diharapkan dari pelatihan ini antara lain: Draft program desa berbasis Perdes (minimal 2 program per desa), Matriks sinkronisasi Perdes-RPJMDes-RKPDes-APBDes, Action plan implementasi untuk 3 bulan ke depan, dan Peningkatan kapasitas aparat desa dalam mengonversi mandat hukum menjadi program operasional.

Abdul Samad Hiola, Koordinator Program dari LP3M Universitas Gorontalo, menyatakan optimisme nya terhadap hasil pelatihan.

“Kami yakin dengan pendampingan yang berkelanjutan, desa-desa di Gorontalo dapat menjadi contoh tata kelola pembangunan yang berbasis hukum dan partisipatif.”

Dukungan GEF SGP Indonesia dan Relevansi Lingkungan Pelatihan ini merupakan bagian dari inisiatif Program GEF SGP Indonesia yang berfokus pada penguatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan berkelanjutan. Kolaborasi dengan akademisi dari Universitas Gorontalo memastikan pendekatan yang ilmiah dan praktis.

Suaib, SIP, M.Si, ahli penyusunan APBDes yang terlibat sebagai fasilitator, menambahkan bahwa integrasi antara Perdes tata ruang dan RPJMDes sangat krusial untuk mencegah konflik lahan dan mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Studi Kasus dan Simulasi Konflik

Pelatihan juga menyertakan studi kasus nyata, termasuk konflik batas desa dan alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman liar. Peserta diajak melakukan role play simulasi konflik zonasi untuk mencari solusi terbaik secara partisipatif. Hasilnya, peserta berhasil menyusun draft revisi RKPDes, skema anggaran, dan peta zonasi yang lebih jelas.

Keberhasilan pelatihan tidak hanya diukur dari tersusunnya dokumen, tetapi juga dari implementasi program percontohan dalam APBDes 2026. Sistem monitoring dan evaluasi berbasis indikator kinerja akan dibangun untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi.

Komitmen Bersama untuk Desa Mandiri

Pelatihan ini ditutup dengan komitmen bersama untuk menerapkan prinsip “Perdes Tidak Sekadar Dibuat, Tetapi Dijalankan dalam Program Nyata”.

Dengan dukungan penuh dari GEF SGP Indonesia dan LP3M Universitas Gorontalo, diharapkan muncul inisiatif-inisiatif pembangunan desa yang lebih legitimatif, partisipatif, dan berkelanjutan. “Program desa yang baik adalah yang legal, partisipatif, dan berkelanjutan. Itulah yang ingin kita wujudkan bersama,” pungkas Dikson Junus.(**).

Sumber: https://habari.id/pelatihan-penguatan-kapasitas-aparat-desa-di-gorontalo-wujudkan-pembangunan-berbasis-peraturan-desa/

Artikel Pelatihan Penguatan Kapasitas Aparat Desa di Gorontalo: Wujudkan Pembangunan Berbasis Peraturan Desa pertama kali tampil pada SGP Indonesia.

Artikel Sekolah Kampung Pabuto Nantu: Nyala Asa Para Transmigran di Tepi Hutan pertama kali tampil pada SGP Indonesia.

KBRN, Gorontalo (17/3)– Sejumlah tanaman tahunan mulai di tanam di kebun demplot Desa Bontula Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo. Jenis tanaman ini adalah durian montong dan kakao.

Demplot seluas 1 ha ini akan menjadi percontohan para petani dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm) di bentang alam Taman Hutan Raya (Tahura) BJ Habibie.

Petani sangat antusias, tidak peduli teriknya matahari saat mereka juga menjalankan ibadah puasa Ramadan.

“Lumayan panasnya hari ini, jalan kaki dari kuala (sungai) ke persemaian bolak balik. Sungguh puasa yang sangat menantang,” kata Ikraeni Safitri staf lapangan Agraria Institute yang mendampingi kegiatan petani di Bontula ini, Senin (17/3/2025).

Agraria Institute adalah lembaga lokal yang mendorong peningkatan kesejahteraan petani di bentang alam Tahura BJ Habibie dengan menerapkan pertanian yang berkelanjutan. Salah satu yang diterapkan adalah penanaman tanaman tahunan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan juga memiliki daya untuk konservasi lingkungan.

Para petani yang tergabung Dalam Kelompok Tani Hutan (KTH) Sri Rejeki telah lama mendapat surat keputusan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengelola lahan HKm ini.

“Selama ini banyak petani menanam jagung, termasuk di daerah yang berkelerengan,” kata Irawan Hunowu, salah seorang petani Desa Bontula.

Lahan yang digunakan sebagai demplot tanaman buah-buahan ini milik Podu (kepala dusun) Une. Di lahan ini untuk tahap pertama ini ditanam 60 tanaman tahunan, yang terdiri dari 30 kakao dan 30 durian montong.

Meskipun tidak seluruhnya landai, para petani mampu menanami dengan jarak tertentu. Mereka bersemangat karena bibit yang ditanam adalah jenis yang cepat berbuah.

Tanaman tahunan ini diharapkan akan mampu mengurangi erosi angin dan air, menjaga ketersediaan air dan menyimpannya lebih lama di dalam tanah, menjadi habitat berkelanjutan bagi satwa liar, meningkatkan keanekaragaman hayati, meningkatkan perolehan air, Nitrogen, dan Pospor yang tersedia melalui perubahan kondisi pertumbuhan tahunan. 

“Yang utama adalah buahnya memiliki nilai ekonomi, harga jualnya relative tinggi sehingga dapat secara signifikan meningkatkan pendapaatn petani. Petani Sejahtera dan lingkungan terjaga,” ujar Ikraeni.

Perjuangan keras para petani yang didampingi Agraria Institute untuk mewujudkan lahan tanaman tahunan percontohan mendapat apresiasi dari Global Environment Facility Small Grants Programme (GEF SGP) Indonesia. Lembaga ini merupakan program pendanaan lingkungan yang didukung oleh GEF yang dilaksanakan oleh UNDP mewakili lembaga-lembaga pelaksana GEF lainnya, misalnya Bank Dunia dan UNEP. (mcgorontaloprov)

Sumber: https://rri.co.id/info-pemda/1397257/demplot-desa-bontula-ditanami-tanaman-tahunan-jaga-konservasi

Artikel Demplot Desa Bontula Ditanami Tanaman Tahunan Jaga Konservasi pertama kali tampil pada SGP Indonesia.

Kegiatan diskusi penting terkait penyempurnaan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Taman Hutan Raya (Tahura) Gorontalo. (Foto: Dok. Renal)

(27/2) Habita.id – Mitra Global Environment Facility – Small Grants Programme (GEF-SGP) di Gorontalo menggelar diskusi penting terkait penyempurnaan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Taman Hutan Raya (Tahura) Gorontalo. Dalam pertemuan ini, sebanyak 12 masukan konstruktif dari berbagai akademisi, lembaga riset, serta masyarakat disampaikan guna memperkuat regulasi dan memastikan pengelolaan Tahura yang berkelanjutan.

Masukan-masukan tersebut terungkap dalam diskusi multi-stakeholder yang membahas isu-isu strategis di Taman Hutan Raya (Tahura) BJ Habibie. Diskusi ini diselenggarakan selama dua hari, pada tanggal 24-25 Februari 2025, bertempat di lantai 3 Gedung Bapppeda Provinsi Gorontalo.

Acara ini merupakan hasil kolaborasi antara Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Gorontalo, Lembaga Pendidikan Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Universitas Gorontalo, dan Woman Institute Research and Empowerment (WIRE) Gorontalo, yang menjadi mitra Global Environment Facility Small Grants Programme (GEF SGP), United Nations Development Programme (UNDP), serta Yayasan Bina Usaha Lingkungan (YBUL).

Prof. Amir Halid, dari Universitas Negeri Gorontalo (UNG), menekankan bahwa pengesahan Ranperda di DPRD memerlukan pendekatan politis yang pragmatis. Ia juga menggarisbawahi pentingnya penguatan kelembagaan UPTD Tahura agar kawasan ini dapat dikelola sebagai satu kesatuan ekosistem yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan ekologi.

Rosyid Azhar, dari Agraria Institut, memberikan masukan terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan. Ia mencatat bahwa populasi babi hutan dan babi rusa semakin berkurang, sementara monyet macaca justru menjadi hama bagi petani sekitar hutan. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya menjaga keberadaan suku terasing, melestarikan budaya lokal, dan mengembangkan spesies padi lokal yang tahan kekeringan.

KTH Pabuto Nantu menyebutkan adanya konflik antara manusia dan satwa yang semakin meningkat, dengan empat kasus terbaru di sekitar hutan konservasi. Mereka juga menyoroti kebutuhan akses jalan yang lebih baik serta harga kebutuhan hidup yang masih tinggi bagi masyarakat sekitar hutan.

Yayu Indriati Arifin, dari LP2M-UNG, menegaskan pentingnya kepastian hukum lahan untuk menghindari konflik di masa depan. Ia merekomendasikan sistem punishment dan reward dalam upaya perlindungan hutan. Sementara itu, Bunaeri, dari Marsudi, menyoroti perlunya edukasi masyarakat terkait illegal logging dan perambahan hutan.

Mustamin Ibrahim, dari PKEPKL, mengusulkan agar pengelolaan Tahura didorong ke tingkat provinsi untuk memperkuat koordinasi. Ia juga menyoroti masalah penambangan liar serta dampak negatif alat berat di sekitar hutan konservasi. Selain itu, ia mendorong penerapan sistem tanaman campuran dalam pertanian, mengingat sawit dan jagung memiliki dampak yang berbeda terhadap lingkungan dan ekonomi.

Masyarakat Desa Pangahu melaporkan bahwa kegiatan pertanian di sekitar hutan menyebabkan kekurangan air, yang menjadi tantangan utama dalam pengelolaan sumber daya alam. Sementara itu, Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo menyarankan diversifikasi tanaman selain jagung, termasuk pengembangan gula aren sebagai potensi ekonomi lokal.

Pusat Studi Hukum IAIN menekankan pentingnya penegakan hukum dan landasan filosofis dalam penyusunan Ranperda. Mereka juga menyarankan agar partisipasi masyarakat dimasukkan dalam regulasi. Di sisi lain, Fatra Hala dari WIRE-G menekankan bahwa sumber pendanaan untuk implementasi Ranperda harus jelas agar kebijakan dapat berjalan efektif.

Siti, perwakilan UMKM, menyoroti pentingnya kebanggaan masyarakat Gorontalo terhadap produk lokal seperti kopiya karanji dan mendorong pengembangan tanaman buah-buahan untuk mendukung ekonomi petani di sekitar Tahura.

Dengan berbagai masukan ini, diharapkan Naskah Akademik dan Ranperda Tahura Gorontalo dapat semakin komprehensif, tidak hanya dalam aspek konservasi, tetapi juga dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar.

Sumber: https://hibata.id/mitra-gef-sgp-di-gorontalo-bahas-masukan-penting-untuk-ranperda-tahura-gorontalo/

Artikel Mitra GEF-SGP di Gorontalo Bahas Masukan Penting untuk Ranperda Tahura Gorontalo pertama kali tampil pada SGP Indonesia.

Diskusi multi statekholder dan forum diseminasi dan cerita dari kampung – foto: AJI gorontalo

Gorontalo (27/2) Mitra Global Environment Facility – Small Grants Programme (GEF-SGP) di Gorontalo menggelar diskusi selama dua hari, pada 24-25 Februari 2025, untuk menyempurnakan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Taman Hutan Raya (Tahura) BJ Habibie. Bertempat di lantai 3 Gedung Bapppeda Provinsi Gorontalo, forum ini melibatkan akademisi, lembaga riset, dan perwakilan masyarakat yang memberikan 12 masukan penting terkait regulasi dan pengelolaan Tahura secara berkelanjutan.

Diskusi ini merupakan kolaborasi antara Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Gorontalo, Lembaga Pendidikan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Universitas Gorontalo, dan Woman Institute Research and Empowerment (WIRE) Gorontalo, yang berperan sebagai mitra GEF-SGP, United Nations Development Programme (UNDP), dan Yayasan Bina Usaha Lingkungan (YBUL).

Dalam diskusi tersebut, Prof. Amir Halid dari Universitas Negeri Gorontalo (UNG) menegaskan bahwa pengesahan Ranperda di DPRD membutuhkan pendekatan politis yang pragmatis. Ia juga menyoroti perlunya penguatan kelembagaan UPTD Tahura agar pengelolaannya mencakup aspek sosial, ekonomi, dan ekologi secara terpadu.

Sementara itu, Rosyid Azhar dari Agraria Institut menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan. Ia mencatat bahwa populasi babi hutan dan babi rusa semakin berkurang, sementara monyet macaca justru menjadi hama bagi petani sekitar hutan. Selain itu, ia juga mengingatkan perlunya pelestarian suku terasing, budaya lokal, serta pengembangan spesies padi lokal yang tahan kekeringan.

KTH Pabuto Nantu mengangkat isu meningkatnya konflik manusia dan satwa di sekitar hutan konservasi, dengan empat kasus terbaru. Mereka juga menekankan pentingnya akses jalan yang lebih baik dan solusi terkait tingginya harga kebutuhan hidup bagi masyarakat sekitar hutan.

Dari aspek kepastian hukum, Yayu Indriati Arifin dari LP2M-UNG menegaskan pentingnya regulasi lahan untuk mencegah konflik di masa depan. Ia merekomendasikan penerapan sistem punishment dan reward dalam perlindungan hutan.

Bunaeri dari Marsudi menyoroti perlunya edukasi masyarakat mengenai illegal logging dan perambahan hutan, sementara Mustamin Ibrahim dari PKEPKL mengusulkan agar pengelolaan Tahura didorong ke tingkat provinsi guna memperkuat koordinasi. Ia juga menyoroti dampak penambangan liar dan alat berat di sekitar hutan konservasi, serta menyarankan sistem pertanian campuran untuk meminimalkan dampak lingkungan.

Masyarakat Desa Pangahu melaporkan bahwa aktivitas pertanian di sekitar hutan menyebabkan kekurangan air, yang menjadi tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam. Sementara itu, Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo menyarankan diversifikasi tanaman, termasuk pengembangan gula aren sebagai potensi ekonomi lokal.

Pusat Studi Hukum IAIN menekankan pentingnya penegakan hukum dan landasan filosofis dalam penyusunan Ranperda, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam regulasi. Fatra Hala dari WIRE-G menyoroti perlunya sumber pendanaan yang jelas agar implementasi Ranperda berjalan efektif.

Di sisi lain, Siti, perwakilan UMKM, menyoroti pentingnya kebanggaan terhadap produk lokal seperti kopiya karanji. Ia juga mendorong pengembangan tanaman buah-buahan untuk mendukung ekonomi petani di sekitar Tahura.

Dengan berbagai masukan yang disampaikan, diharapkan Naskah Akademik dan Ranperda Tahura Gorontalo dapat semakin komprehensif, tidak hanya dalam aspek konservasi, tetapi juga dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar.

Sumber: https://rri.co.id/gorontalo/daerah/1351821/diskusi-penguatan-ranperda-taman-hutan-raya-bj-habibie

Artikel Diskusi Penguatan Ranperda Taman Hutan Raya BJ Habibie pertama kali tampil pada SGP Indonesia.

Gorontalo (26/2)– Mitra Global Environment Facility – Small Grants Programme (GEF-SGP) di Gorontalo menggelar diskusi terkait penyempurnaan naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Taman Hutan Raya (Tahura) Gorontalo.

Dalam pertemuan ini, sebanyak 12 masukan penting dari berbagai akademisi, lembaga riset, serta masyarakat disampaikan untuk memperkuat regulasi dan pengelolaan Tahura secara berkelanjutan.

Adapun masukan ini terungkap dalam diskusi multi-stakeholder untuk membahas isu-isu strategis di Taman Hutan Raya (Tahura) BJ Habibie. Diskusi yang digelar selama dua hari, yakni 24-25 Februari 2025 ini digelar di lantai 3 Gedung Bapppeda Provinsi Gorontalo.

Kegiatan ini adalah kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Gorontalo, Lembaga Pendidikan Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Universitas Gorontalo, dan Woman Institute Research and Empowerment (WIRE) Gorontalo, sebagai mitra Global Environment Facility Small Grants Programme (GEF SGP), United Nations Development Programme (UNDPD) dan Yayasan Bina Usaha Lingkungan (YBUL).

Prof. Amir Halid dari Universitas Negeri Gorontalo (UNG) menekankan bahwa pengesahan Ranperda di DPRD memerlukan pendekatan politis yang pragmatis. Ia juga menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan UPTD Tahura agar kawasan ini dapat dikelola sebagai satu kesatuan ekosistem yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan ekologi.

Rosyid Azhar dari Agraria Institut memberikan masukan terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan. Ia mencatat bahwa populasi babi hutan dan babi rusa semakin berkurang, sementara monyet macaca justru menjadi hama bagi petani sekitar hutan. Selain itu, penting untuk menjaga keberadaan suku terasing, melestarikan budaya lokal, serta mengembangkan spesies padi lokal yang tahan kekeringan.

Sumber: https://dulohupa.id/mitra-gef-sgp-di-gorontalo-bahas-masukan-penting-untuk-ranperda-taman-hutan-raya/

Artikel Mitra GEF-SGP di Gorontalo Bahas Masukan Penting untuk Ranperda Taman Hutan Raya pertama kali tampil pada SGP Indonesia.