(28/9/2025) Siapa bilang menjaga alam hanya soal larangan menebang pohon atau membatasi aktivitas laut? Nah, di beberapa desa di Indonesia, justru dari upaya konservasi lahir ratusan peluang kerja baru. Yang pasti, lapangan kerja ini berkontribusi kepada pelestarian dan pemulihan lingkungan.

Ya, pembangunan berkelanjutan memang mustahil lepas dari rumus sederhana tapi kuat, yakni konservasi lingkungan ditambah pemberdayaan masyarakat sama dengan ekonomi hijau yang tangguh. Rumus ini berbukti. Ratusan lapangan kerja hijau lahir di empat bentang alam yang berbeda.

Inisiatif ini diciptakan melalui program Global Environment Facility Small Grants Programme (GEF SGP) Indonesia Fase ke-7, program pendanaan berbasis komunitas. Tentunya bukan cuma melindungi ekosistem, inisiatif ini juga membuka jalan bagi tumbuhnya peluang ekonomi baru di tingkat lokal.

Koordinator Nasional GEF SGP Indonesia Sidi Rana Menggala memaparkan data dari program “Bentang Alam” ini mencatat pencapaian luar biasa. Data itu mencatat lebih dari 103 jenis pekerjaan hijau dan usaha komunitas berhasil dibentuk atau diperkuat di empat bentang alam utama di Indonesia.

“Ini bukan sekadar angka, melainkan kisah nyata tentang orang-orang yang membangun mata pencaharian berkelanjutan yang berakar pada konservasi lingkungan mereka,” ujar Sidi dalam pernyataannya, Selasa (23/9/2025).

Setiap angka memang menyimpan kisah nyata tentang warga desa yang berhasil menghubungkan kelestarian alam dengan sumber penghidupan mereka. Dari lahan pertanian, hutan, hingga pesisir, masyarakat kini nggak cuma menjadi penjaga lingkungan, tapi juga pelaku ekonomi yang berdaya.

Agroforestri: Dari Lahan ke Nilai Tambah

Pertanian berkelanjutan menjadi mesin utama yang menggerakkan penciptaan lapangan kerja hijau. Biasanya, petani hanya mengandalkan pola tanam yang tradisional. Kekinian, mereka mulai berangsur beralih pada sistem agroforestri dan produksi bernilai tambah.

Dari gula semut, lada, hingga kopi, semua produk tersebut menciptakan jenis pekerjaan baru, yakni koperasi tani, spesialis pertanian organik, operator persemaian bibit, hingga produsen lokal yang berorientasi pasar. Salah satu studi kasus dialami masyarakat Daerah Aliran Sungai (DAS) Balantieng, Sulawesi Selatan.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tumarila di Desa Anrang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, yang menjadi bagian dari ekosistem DAS Balantieng, melahirkan beragam usaha baru. Mulai dari produksi keripik, pembuatan gula semut, bubuk lada, hingga pakan ternak berbahan pelet.

Transformasi tersebut menunjukkan bahwa pertanian tidak lagi berhenti pada panen, melainkan bisa berlanjut ke pengolahan dan pemasaran yang menambah nilai ekonomi. Dengan cara ini, kesejahteraan meningkat, namun kelestarian lahan tetap terjaga.

Kreativitas Lokal Menyambung Tradisi dan Pasar

Industri kreatif ternyata enggan ketinggalan untuk melahirkan peluang lapangan kerja hijau. Dalam inisiasi tersebut, warga memanfaatkan hasil hutan nonkayu menjadi barang bernilai ekonomi tinggi. Selain motif ekonomi, tujuannya tak lain untuk menciptakan kerajinan tangan dan produk fesyen yang berkelanjutan.

Jenis pekerjaan baru pun mulai bermunculan dalam inisiasi warga tersebut. Sebut saja, munculnya para perajin ecoprint, penenun pandan, perajin lontar, hingga desainer busana yang tentunya mengutamakan bahan alami dan berpegang teguh pada prinsip berkelanjutan.

Di Sabu Raijua, misalnya, kelompok masyarakat seperti Bapalok dan PMPB mengembangkan usaha tenun pandan dan lontar. Lebih dari sekadar menjaga tradisi, mereka memadukan kearifan lokal dengan inovasi sehingga produk tenun mampu bersaing di pasar modern.

Bahkan, dari pohon lontar lahir beragam produk baru seperti sopi (minuman tradisional) dan pemanis alami. Kreativitas ini menjadi jembatan antara tradisi dan pasar, menjadikan budaya lokal sebagai sumber ekonomi berkelanjutan.

Ekonomi Biru dari Laut yang Terjaga

Di bentang alam pesisir, masyarakat menemukan cara menjaga laut sambil menghidupi keluarga. Prinsip keberlanjutan diterapkan lewat budidaya rumput laut, pengelolaan persemaian mangrove, hingga pengolahan produk perikanan berkelanjutan. Semua ini membuka peluang kerja hijau sekaligus menciptakan rantai ekonomi biru yang menguntungkan.

“Jenis pekerjaan yang tercipta, yakni petani & pengolah rumput laut, pengelola persemaian mangrove, pengolah produk perikanan berkelanjutan, penjaga laut berbasis komunitas,” kata Sidi.

Komunitas IMAN dan SEACREST INDONESIA, misalnya. Mereka memberdayakan kelompok perempuan untuk mengambil peran utama. Tidak cuma menanam dan memanen, kelompok perempuan tersebut juga mengolah rumput laut menjadi produk bernilai jual.

Lebih jauh, mereka juga dilibatkan sebagai penjaga sumber daya laut. Dengan cara ini, perempuan bukan hanya menjadi penopang ekonomi rumah tangga, tetapi juga garda depan konservasi pesisir.

Rantai Nilai yang Menguatkan Komunitas

“Keberhasilan GEF SGP Indonesia Fase 7 ini menunjukkan bahwa, selain menciptakan lapangan kerja, kita juga membangun rantai nilai yang utuh, mulai dari pembibitan dan budidaya, hingga pengolahan, branding, dan pemasaran,” kata Sidi.

Menurut Sidi, pendekatan yang berpusat pada masyarakat ini menjadi cetak biru yang kuat untuk membangun ekonomi yang tidak hanya sejahtera, tetapi juga inklusif dan selaras dengan alam.

Model ini memperlihatkan, keberlanjutan bukan sekadar jargon belaka. Ia tumbuh dari sistem yang inklusif, di mana setiap individu, mulai dari petani, perajin, hingga nelayan, memiliki peran nyata dalam menjaga lingkungan sekaligus memperkuat ekonomi keluarga.

Rantai nilai yang terbangun memastikan masyarakat tetap berdaya, sementara alam tetap terjaga.(*)

Sumber: https://www.suara.com/lifestyle/2025/09/28/001440/cerita-103-lebih-lapangan-kerja-hijau-tercipta-dari-desa-hingga-pesisir?page=2

Artikel Cerita 103 Lebih Lapangan Kerja Hijau Tercipta dari Desa hingga Pesisir pertama kali tampil pada SGP Indonesia.

(16/9/2025) Dalam upaya mewujudkan pembangunan desa yang legitimatif, partisipatif, dan berkelanjutan, sebanyak 30 aparat desa dari Desa Bondula dan Desa Bihe, Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo, mengikuti Pelatihan Penguatan Kapasitas dalam Implementasi Peraturan Desa (Perdes) untuk Program Pembangunan Desa.

Pelatihan ini diselenggarakan atas kolaborasi antara Global Environment Facility Small Grants Programme (GEF SGP) dan Lembaga Penelitian, Pengabdian, dan Pengembangan Masyarakat (LP3M) Universitas Gorontalo, yang berlangsung pada tanggal 9 September 2025 di Kantor Desa Bondula, Kecamatan Asparaga, Kabuapten Gorontalo, Gorontalo.

Pelatihan ini didasari oleh fakta bahwa banyak desa yang masih mengalami kesenjangan antara perencanaan hukum dan implementasi program.

Seringkali, Perdes yang seharusnya menjadi dasar perencanaan justru tidak tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Akibatnya, program pembangunan menjadi tidak fokus, tumpang tindih, dan bahkan rentan secara hukum. “Perdes tidak sekadar dibuat, tetapi harus dijalankan dalam program nyata,” tegas Dr. Drs. Dikson Junus, MPA, salah satu fasilitator pelatihan yang juga ahli perencanaan desa. “Ini adalah prinsip dasar yang harus dipegang oleh setiap aparat desa,” kata dia.

Materi Pelatihan: Dari Konsep Hingga Praktik

Pelatihan dibagi menjadi dua sesi utama yang mencakup baik aspek teoritis maupun praktis. Sesi pertama difokuskan pada pemahaman hierarki hukum desa dan teknik identifikasi mandat imperatif dalam Perdes.

Peserta diajak untuk menganalisis pasal-pasal yang mengandung kata kunci seperti “wajib”, “dilarang”, dan “diatur” yang memiliki konsekuensi hukum langsung terhadap perencanaan program. Muten Nuna, SIP, SH., MH, pakar hukum desa yang juga menjadi narasumber, menekankan pentingnya sinkronisasi antara Perdes dengan dokumen perencanaan lainnya.

“Tanpa keselarasan ini, program desa bisa dibatalkan secara hukum dan berpotensi menimbulkan konflik sosial,” ujarnya.

Sesi kedua berfokus pada perancangan program dan penganggaran yang responsif terhadap mandat Perdes. Peserta berlatih menyusun logframe program, mengalokasikan anggaran berdasarkan prioritas hukum, dan menyimulasikan revisi APBDes agar selaras dengan Perdes. Metode yang digunakan meliputi workshop analisis dokumen, simulasi, dan pendampingan individual oleh fasilitator ahli.

Peserta dan Komitmen Tindak Lanjut

Pelatihan diikuti oleh perwakilan berbagai elemen desa, termasuk Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Perencanaan, Kepala Dusun, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat. Seluruh peserta diwajibkan membawa dokumen Perdes dan RPJMDes desa masing-masing untuk dianalisis langsung selama pelatihan.

Output yang diharapkan dari pelatihan ini antara lain: Draft program desa berbasis Perdes (minimal 2 program per desa), Matriks sinkronisasi Perdes-RPJMDes-RKPDes-APBDes, Action plan implementasi untuk 3 bulan ke depan, dan Peningkatan kapasitas aparat desa dalam mengonversi mandat hukum menjadi program operasional.

Abdul Samad Hiola, Koordinator Program dari LP3M Universitas Gorontalo, menyatakan optimisme nya terhadap hasil pelatihan.

“Kami yakin dengan pendampingan yang berkelanjutan, desa-desa di Gorontalo dapat menjadi contoh tata kelola pembangunan yang berbasis hukum dan partisipatif.”

Dukungan GEF SGP Indonesia dan Relevansi Lingkungan Pelatihan ini merupakan bagian dari inisiatif Program GEF SGP Indonesia yang berfokus pada penguatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan berkelanjutan. Kolaborasi dengan akademisi dari Universitas Gorontalo memastikan pendekatan yang ilmiah dan praktis.

Suaib, SIP, M.Si, ahli penyusunan APBDes yang terlibat sebagai fasilitator, menambahkan bahwa integrasi antara Perdes tata ruang dan RPJMDes sangat krusial untuk mencegah konflik lahan dan mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Studi Kasus dan Simulasi Konflik

Pelatihan juga menyertakan studi kasus nyata, termasuk konflik batas desa dan alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman liar. Peserta diajak melakukan role play simulasi konflik zonasi untuk mencari solusi terbaik secara partisipatif. Hasilnya, peserta berhasil menyusun draft revisi RKPDes, skema anggaran, dan peta zonasi yang lebih jelas.

Keberhasilan pelatihan tidak hanya diukur dari tersusunnya dokumen, tetapi juga dari implementasi program percontohan dalam APBDes 2026. Sistem monitoring dan evaluasi berbasis indikator kinerja akan dibangun untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi.

Komitmen Bersama untuk Desa Mandiri

Pelatihan ini ditutup dengan komitmen bersama untuk menerapkan prinsip “Perdes Tidak Sekadar Dibuat, Tetapi Dijalankan dalam Program Nyata”.

Dengan dukungan penuh dari GEF SGP Indonesia dan LP3M Universitas Gorontalo, diharapkan muncul inisiatif-inisiatif pembangunan desa yang lebih legitimatif, partisipatif, dan berkelanjutan. “Program desa yang baik adalah yang legal, partisipatif, dan berkelanjutan. Itulah yang ingin kita wujudkan bersama,” pungkas Dikson Junus.(**).

Sumber: https://habari.id/pelatihan-penguatan-kapasitas-aparat-desa-di-gorontalo-wujudkan-pembangunan-berbasis-peraturan-desa/

Artikel Pelatihan Penguatan Kapasitas Aparat Desa di Gorontalo: Wujudkan Pembangunan Berbasis Peraturan Desa pertama kali tampil pada SGP Indonesia.