{ "id": 1659, "date": "2020-08-15T04:56:43", "date_gmt": "2020-08-15T04:56:43", "guid": { "rendered": "http:\/\/sgp-indonesia.org\/?p=1659" }, "modified": "2020-08-15T04:56:43", "modified_gmt": "2020-08-15T04:56:43", "slug": "japesda-waduk-bukan-solusi-utama-banjir-di-gorontalo", "status": "publish", "type": "post", "link": "https:\/\/sgp-indonesia.org\/id\/japesda-waduk-bukan-solusi-utama-banjir-di-gorontalo\/", "title": { "rendered": "Japesda: Waduk Bukan Solusi Utama Banjir di Gorontalo" }, "content": { "rendered": "
\n
\n

Rabu, 5 Agustus 2020 18:25 WIB<\/span><\/p>\n

\"Japesda:<\/figure>\n
\n

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meninjau kondisi tanggul yang rusak di Kota Gorontalo. (Humas)<\/p>\n<\/div>\n<\/header>\n

\n

Gorontalo (ANTARA) – Jaring Advokasi Pengelolaan Sumber Daya Alam (Japesda) menyatakan pembangunan waduk bukan solusi utama banjir di Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo.<\/p>\n

Ketua Divisi Riset dan Pengembangan Pengetahuan Japesda, Jalipati Tuheteru mengatakan salah satu penyebab banjir adalah kerusakan daerah hulu.<\/p>\n

Menurutnya, pemerintah seharusnya mencari solusi yang tepat, bukan hanya menyediakan penampung air berupa waduk.<\/p>\n

Ia menilai rencana tersebut hanya solusi sementara, tidak mempertimbangkan penanganan dalam waktu yang lebih lama.<\/p>\n

\u201cKalau alam atau area hulu sudah rusak, seharusnya solusi utamanya adalah melakukan restorasi dan rehabilitasi kawasan yang rusak tersebut. Bukan pendekatan teknis yang dikedepankan,\u201d katanya di Gorontalo, Rabu.<\/p>\n

Data dari Forest Watch Indonesia (FWI) menyebut, adanya pengurangan secara signifikan hutan alam yang ada di Provinsi Gorontalo.<\/p>\n

Pada tahun 2000 kawasan hutan alam Gorontalo masih seluas 823,390 hektare dan tahun 2017 tersisa 649,179 hektare.<\/p>\n

\u201cWaduk mungkin bisa jadi alternatif pendukung, tapi harusnya yang diutamakan adalah restorasi besar-besaran. Selain itu, \u00a0pemerintah juga patut memikirkan alternatif pendapatan petani yang menguasai kawasan hutan, serta penegakan hukum bagi pelaku perusakan hutan,\u201d jelasnya.<\/p>\n

FWI juga menyebut, pada periode tahun 2009-2013 penyebab deforestasi di dalam kawasan hutan didominasi oleh konsesi pertambangan dengan jumlah 6.036 hektare, diikuti tumpang tindih lahan pertanian 3.133 hektare, perkebunan kelapa sawit 1.645 hektare dan Hutan Tanaman Industri (HTI) 987 hektare.<\/p>\n

\u201cTolong evaluasi izin perusahaan tambang PT. Gorontalo Mineral (GM) dan tambang rakyat, dan juga izin perusahaan sawit dan HTI,\u201d tukasnya.<\/p>\n

Banjir di Kota Gorontalo dan Bone Bolango\u00a0terjadi delapan kali dalam dua bulan terakhir, yang menyebabkan sejumlah jembatan ambruk, fasilitas umum hanyut serta longsor dan jalan rusak.<\/p>\n

Sebelumnya, Gubernur Gorontalo Rusli\u00a0Habibie\u00a0mengatakan\u00a0 solusi dari banjir yang dialami warga adalah pembangunan waduk.<\/p>\n

“Ini waduk mau tidak mau harus jadi. Saya minta dukungan, kesadaran dan keikhlasan masyarakat,” katanya.**<\/p>\n<\/div>\n