JAKARTA, 22 Mei 2026 – Narasi krisis iklim sering kali menempatkan perempuan di pedesaan sekadar sebagai kelompok rentan dan korban. Menepis stigma tersebut, forum Multistakeholder Panel di Festival Raksha Loka yang diselenggarakan oleh Global Environment Facility – Small Grants Programme (GEF SGP) Indonesia justru membuktikan hal sebaliknya: Perempuan adalah aktor utama, penjaga hutan, sekaligus perisai ekonomi keluarga dalam menghadapi guncangan iklim.

Forum yang dipandu oleh Koordinator Nasional GEF SGP Indonesia, Sidi Rana Menggala, ini berhasil mengonsolidasikan suara para penggerak perempuan akar rumput bersama para pembuat kebijakan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA).

Diskusi ini melahirkan rumusan tajam tentang bagaimana negara harus mengafirmasi gerakan perempuan di tingkat tapak agar diakui, didanai, dan dilembagakan.

Dari Urusan Dapur Menuju Penjaga Ekosistem

Perempuan memiliki ikatan yang tak terpisahkan dengan alam. Ketika terjadi kekeringan atau banjir, perempuanlah yang harus berjalan berkilo-kilometer untuk mencari air bersih dan memastikan tersedianya makanan di meja makan.

“Perempuan ada di garda terdepan, tetapi sering kali mereka tidak sadar bahwa mereka adalah survivor (pejuang) yang sedang menyelamatkan ekosistemnya. Kekuatan perempuan itu luar biasa dahsyat ketika mereka diberikan ruang untuk bersatu,” tegas Veronika Tan, Wakil Menteri PPA salah satu narasumber utama dalam forum diskusi tersebut.

Bukti nyata dari kekuatan ini diungkapkan oleh Bapak Apri, pakar Perhutanan Sosial. Ia menyoroti fenomena “Empu Uteun” (Perempuan Penjaga Hutan) di Aceh. Melalui skema Perhutanan Sosial, negara kini memberikan akses legal pengelolaan lahan kepada Kelompok Wanita Tani Hutan (KWT). Dengan hak kelola tersebut, para perempuan ini sukses menerapkan sistem agroforestry (wanatani)—mereka menanam kopi, kemiri, dan rempah di bawah naungan pohon-pohon besar yang tetap dijaga kelestariannya.

Melawan Rentenir Lewat Koperasi Perempuan

Kerusakan lingkungan sering kali berakar dari kemiskinan ekonomi. Sisilia dari NTT dan Fatra Hala dari Gorontalo, tokoh perempuan adat dari komunitas lokal yang hadir, membagikan realita pahit di desa yaitu banyak warga terpaksa menebang pohon secara ilegal karena terjerat utang rentenir.

Sebagai solusi, pendampingan GEF SGP Indonesia mendorong komunitas perempuan untuk membentuk Koperasi Produsen dan Simpan Pinjam.

• Kemandirian Finansial: Koperasi ini memutus ketergantungan warga pada rentenir (debt collector) di saat siklus panen gagal akibat cuaca ekstrem.
• Kedaulatan Pangan: Melalui koperasi, ibu-ibu membangun Kebun Pangan Lokal yang menanam benih-benih tradisional yang lebih tahan terhadap hama dan kekeringan.
• Kelembagaan yang Sehat: Koperasi yang digawangi perempuan terbukti jauh lebih transparan, akuntabel, dan secara langsung meningkatkan posisi tawar (bargaining power) perempuan di dalam struktur sosial desa.

Mengunci Suara Perempuan dalam Musrenbangdes

Meski aksi di lapangan sudah sangat maju, para pakar menyadari bahwa gerakan perempuan ini membutuhkan tameng regulasi agar bisa bertahan jangka panjang. Mantan Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) Kemendes, Samsul Widodo, memberikan kritik tajam terkait tata kelola pengambilan keputusan di desa.

Selama ini, kehadiran perempuan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sering kali hanya sebatas formalitas, sekadar mengisi daftar hadir, atau bertugas menyiapkan konsumsi.

Untuk itu, Festival Raksha Loka mendorong sebuah terobosan kebijakan: Diwajibkannya Pra-Musrenbangdes khusus Perempuan. Melalui mekanisme ini, kelompok perempuan memiliki forum eksklusif terlebih dahulu untuk merumuskan apa yang benar-benar mereka butuhkan—misalnya, pembangunan fasilitas irigasi hemat air, penyediaan sarana air bersih, atau modal untuk koperasi pangan. Usulan dari Pra-Musrenbangdes ini kemudian bersifat mengikat dan wajib diakomodasi oleh Kepala Desa dalam pencairan Dana Desa.

Dengan menyatukan aksi tapak dan regulasi nasional, GEF SGP Indonesia menegaskan bahwa pelestarian lingkungan tidak mungkin berhasil tanpa keadilan gender. Festival Raksha Loka menjadi inisiatif perubahan bahwa kepemimpinan perempuan bukan sekadar pelengkap program pelestarian alam, melainkan fondasi utamanya.